Selasa, 7 Oktober 2025, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentang Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Tahun 2025–2045, di mana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.